Sumselsiapkan distribusi silang atasi kelangkaan solar subsidi

Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menyiapkan skema distribusi silang dengan memanfaatkan sisa cadangan kuota BBM subsidi tingkat provinsi untuk mengatasi kelangkaan solar di sejumlah SPBU yang mengalami kendala operasional.

Gubernur Sumsel Herman Deru di Palembang, Rabu, mengatakan penyesuaian distribusi akan menggunakan cadangan kuota provinsi sehingga tidak mengurangi alokasi masing-masing kabupaten dan kota.

“Apabila diperlukan penyesuaian distribusi, dapat diambil dari kuota tingkat provinsi, bukan dari kuota kabupaten/kota, karena ada daerah yang kuotanya sudah terpenuhi bahkan ada yang melebihi,” katanya.

Ia meminta instansi terkait segera memetakan SPBU yang mengalami hambatan distribusi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

“Karena itu saya meminta agar langsung dilakukan tindakan terhadap SPBU mana saja yang bermasalah dalam distribusi sehingga mengakibatkan antrean,” katanya.

Menurut Deru, antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan solar subsidi merupakan persoalan yang telah berlangsung lama dan diduga dipengaruhi praktik penyalahgunaan distribusi oleh oknum tertentu.

“Antrean BBM ini masalah klasik. Ada dugaan sindikat mafia BBM, baik internal SPBU, operator yang memiliki beberapa barcode, maupun praktik ‘tukang unjal’. Persoalan ini harus diselesaikan secara komprehensif,” ujarnya.

Untuk memperketat pengawasan, Pemprov Sumsel akan membentuk tim pengawas lapangan yang melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan guna memastikan distribusi solar subsidi berjalan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Hasbi Anshory menilai langkah penyesuaian distribusi merupakan upaya yang baik, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kapasitas pelayanan SPBU.

“Tadi kita sudah melihat, satu kendaraan membutuhkan waktu sekitar lima sampai enam menit untuk pengisian. Jadi, kalau kuota ditambah tetapi penyalurannya tidak maksimal atau bahkan terjadi penyalahgunaan, tentu itu tidak akan menyelesaikan persoalan,” katanya.

Ia menjelaskan BPH Migas akan melakukan verifikasi penyaluran di lapangan sebelum memutuskan penambahan kuota solar subsidi.

“Kalau memang hasil verifikasi menunjukkan perlu penambahan kuota, tentu akan kami tambah. Tetapi kalau kuota ditambah sementara kemampuan penyalurannya terbatas, misalnya jumlah nozzle sedikit, tentu tetap tidak akan efektif,” ujarnya.

Hasbi menambahkan distribusi juga dapat dioptimalkan melalui pengalihan pasokan dari daerah yang kuotanya masih berlebih ke SPBU yang mengalami kekurangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat tetap terpenuhi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : antarsumsel.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*