Kota Bengkulu – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memberikan dukungan fiskal untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebesar Rp7,07 miliar yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu.
Penyaluran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang efektif dan akuntabel yang disalurkan melalui 4 (empat) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Manna, dan KPPN Mukomuko.
“Kegiatan sensus bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, khususnya terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, dan ekonomi lingkungan. Data yang dihasilkan diharapkan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Oleh karena itu sensus ekonomi tersebut tidak berkaitan sama sekali dengan penarikan atau pendataan pajak,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Mohamad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Kamis.
Ia menyebut, dukungan pembiayaan terhadap pelaksanaan SE2026 merupakan investasi pemerintah dalam memperkuat sistem statistik nasional sehingga kebijakan ekonomi yang dihasilkan semakin tepat sasaran, efektif, dan responsif terhadap dinamika perekonomian.
Sebab, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat alokasi anggaran, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menghasilkan data berkualitas yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Irfan menerangkan, pelaksanaan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Bengkulu memiliki nilai strategis yang sangat besar, sebab data yang dihasilkan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, serta potensi sektor usaha di seluruh wilayah tersebut, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga usaha berskala besar.
Nantinya, data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pengembangan sektor unggulan daerah, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas kesempatan kerja, serta menarik investasi yang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.
Kemudian, mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih terarah, penyusunan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengalokasian sumber daya pemerintah secara lebih efektif, serta memperkuat kualitas perencanaan fiskal baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Bagi Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, data ekonomi yang semakin komprehensif akan menjadi salah satu referensi dalam mengawal pelaksanaan APBN di daerah, melakukan analisis ekonomi regional, serta memberikan rekomendasi kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar dia.
Dengan adanya sinergi yang erat antara pengelolaan fiskal negara dan penyediaan data statistik berkualitas, diharapkan pembangunan ekonomi di Provinsi Bengkulu ke depan semakin berbasis bukti (evidence-based policy), mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah menuju Bengkulu yang lebih maju dan berkelanjutan.
sumber : antarsumsel.com
Leave a Reply