Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Selasa, mengatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi fokus dalam penyusunan APBD Tahun 2027.
Untuk mendukung agenda tersebut, Pemkot Palembang mengusulkan Rancangan APBD 2027 dengan proyeksi belanja mencapai Rp4,84 triliun.
“Rancangan tersebut sudah saya sampaikan langsung dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang pada Senin (16/11),” katanya.
Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palembang itu, Ratu Dewa menyampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukung sebagai tahapan awal pembahasan bersama legislatif.
Dia mengatakan, berdasarkan rancangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kota Palembang pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4.773.053.014.463 atau sekitar Rp4,77 triliun.
Sementara, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4.841.503.018.554,10 atau sekitar Rp4,84 triliun.
Ratu Dewa menegaskan besarnya alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan dasar dan kualitas kehidupan warga.
“Belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan implementasi program dan kegiatan yang diprioritaskan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dasar guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kota Palembang,” ujar Ratu Dewa.
Dari sisi pembiayaan, Pemkot Palembang merencanakan pembiayaan netto sebesar Rp68.450.004.091,10 atau sekitar Rp68,45 miliar.
Pembiayaan tersebut bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang sepenuhnya dimanfaatkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah.
Dengan skema tersebut, SiLPA tahun berkenaan dalam rancangan APBD 2027 direncanakan nihil atau berimbang.
Ia menjelaskan penyusunan RAPBD 2027 telah berpedoman pada kesepakatan bersama antara Pemkot Palembang dan DPRD mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Atas dasar itu Ratu Dewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kota Palembang yang telah menyepakati KUA dan PPAS sebagai pedoman penyusunan RAPBD 2027.
“Tahapan selanjutnya adalah pembahasan RAPBD bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
sumber : antarasumsel.com
Leave a Reply