Berlangsung di Bali, Selasa (06/2/2024) rakor dihadiri wakil pemerintah pusat dan daerah dan dibuka secara virtual oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas.
Dalam paparannya, Menteri PAN-RB mengatakan Indonesia akan menuju 4 besar ekonomi dunia untuk mencapai diperlukan sumber daya manusia yang kompetitif, birokrasi yang profesional, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Azwar menekankan keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sebagai bentuk kewajiban profesionalisme ASN yang memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.
Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan Pemerintah telah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
Di dalam SKB tersebut BKN diamanatkan untuk membangun Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT), yang akan menjadi sarana bersama untuk meningkatkan sinergitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN.
Selain itu ada inovasi baru, Integrated Mutasi atau I-Mut, untuk mendukung optimalisasi digitalisasi layanan Manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah ujarnya.
Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan, dalam rangka mewujudkan netralitas ASN, Provinsi Sumsel menjadi yang pertama kali di Indonesia melakukan Deklarasi Netralitas ASN Pemerintah Provinsi & Kabupaten/Kota secara serentak yang diikuti sebanyak 180.751 orang.
“Netralitas ASN pada Pemilu dan Pilkada merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh. Perlu dukungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota agar Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 berjalan sukses.
Sekaligus mewujudkan Provinsi Sumsel menjadi percontohan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Damai di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Leave a Reply