Anggota DPRD OKU Ketar-ketir

OKU – Komisi pemberantasan korupsi (KPK) RI resmi menetapkan 6 orang dalam operasi senyap atau operasi tangkap tangan(OTT) di Kabupaten OKU pada Sabtu, 15 Maret 2025.

Penetapan tersangka 6 orang ini di sampaikan langsung oleh ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, di dampingi Direktur Penyidikan Asep Gutur, dan Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dalam konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat dan anggota DPRD di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Minggu 12 Maret 2025 sore di kantor KPK.

Enam tersangka tersebut terdiri dari tiga anggota dewan perwakilan daerah (DPRD) Kabupaten OKU, 2 orang pihak swasta atau kontraktor dan satu orang ASN OKU.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD OKU mengaku ketar-ketir terkait kaus yang menimpa 3 rekannya itu.

hal itu, kata dia,, dikhawatirkan akan menyeret anggota dewan lainnya yang tidak tahu menahu soal kasus tersebut.

Sehingga hal itu akan merugikan dan merusak nama baik anggota dewan lainnya.

“Ketar-ketir pasti, karena ini kasus besar yang tengah di tangani KPK dan sudah di tetapkan tersangkanya dari pihak legislatif, ” kata salah satu anggota DPRD OKU kepada jurnalis okusatu.id, Minggu 16 Maret malam.

Terhadap kasus yang sedang di tangani KPK yang sudah ada tersangkanya 6 orang, ia mengaku prihatin. Karena persoalan ini sudah tentu merusak nama Kabupaten OKU di nasional.

“Kalau sudah begini kan bukan personil yang malu, tapi masyarakat dan kabupaten OKU juga ikut menanggungnya,” cetusnya.

Lalu, bagaimana jika nantinya di panggil KPK untuk di mintai keterangan atau sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi di salah satu OPD di Kab OKU.

Ya semisal saya di panggil KPK untuk di mintai keterangan saya bersedia . Dan akan saya sampaikan sesuai yang saya tahu, “janjinya.

Senada di sampaikan anggota dewan OKU lainya. Dia mengaku mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di OKU.

“Meskipun mendung pemberantasan korupsi di OKU,tapi jujur saya sedikit was-was karena takutnya menjadi panjang Layaknya kasus serupa di kabupaten muara Enim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber : okusatu.id