Baturaja – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri ( Mendagri) mengintruksikan pemerintah daerah ikut mengawasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam meeting zoom, Mendagri menjelaskan bahwa Surat Edaran Nomor 400 mengenai pelaksanaan inspeksi penilaian kesesuaian satuan pelayanan pemenuhan gizi menjadi dasar hukum utama.
Regulasi ini mengamanatkan pembentukan Satgas di tingkat provinsi hingga kabupaten,kota untuk mengidentifikasi lokasi, memantau kesiapan infrastruktur dapur SPPG, dan melakukan pengawasan awal pemenuhan standar gizi nasional.
Mendagri pun meminta seluruh kepala daerah untuk benar-benar mengawal program ini dengan mengoptimalkan peran Satgas yang dibentuk.
Terkait instruksi itu, Bupati OKU H Teddy Meilwansyah menyatakan kesiapannya melaksanakan instruksi tersebut.
“Kami akan mendukung penuh apa yang diarahkan Pak Mendagri dan Kepala BGN untuk mensukseskan salah satu program utama pak Prabowo,”tegas Bupati OKU.
Sebagian bentuk keseriusannya, Bupati menjanjikan membentuk tim satgas.
“Segera menindaklanjuti arahan pusat dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di tingkat kabupaten, ” terangnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dr. Sudaryono, B.Eng MM MBA mengingatkan pentingnya aspek kemandirian ekonomi daerah dalam pelaksanaan program ini.
Dia menekankan agar kehadiran SPPG di daerah tidak dimonopoli oleh segelintir pihak, terutama dalam hal pasokan komoditas.
“Jangan sampai SPPG ada di daerah tapi mengambil bahan baku dari luar kabupaten dan memonopoli. Negara menjamin keuntungan (bagi masyarakat lokal),” ujar Kepala BGN.
sumber : okusatu.id
Leave a Reply