Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani di wilayah itu.
Gubernur Sumsel Herman Deru saat diwawancarai di Palembang, Kamis, mengatakan sarana produksi pertanian, salah satunya adalah pupuk, sehingga jalur pendistribusiannya harus dijaga. Hingga September 2023, penyaluran pupuk urea dan NPK mencapai sekitar 50 persen dari alokasi yang diterima.
Maka dari itu, pihaknya menggelar rapat evaluasi terkait dengan hal tersebut dengan semua pihak pemangku kepentingan bidang pertanian, untuk mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi.
“Rapat ini bertujuan untuk mencari tahu apa permasalahan penyaluran pupuk menjadi lambat, apakah karena distributor terlalu pasif, dan tidak ada strategi bisnis yang tepat, atau dari petaninya yang masih terkendala pada saat menggunakan aplikasi e-Alokasi, serta kuota dari pupuk itu sendiri terlalu besar,” jelasnya.
Menurut dia, pada penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Sumsel itu disebabkan strategi bisnis yang kurang tepat. “Di satu sisi, jika Pupuk Indonesia itu mengeluhkan ketersediaan pupuk mereka itu berlebihan atau overstock, namun pada saat berada di lapangan sering mendapatkan keluhan para petani soal pupuk langkah,” ujarnya.
Sehingga dengan adanya rapat tersebut, katanya, dapat menyamakan persepsi baik itu dari distributor, petani dan jajaran dari dinas pertanian kabupaten/kota, sehingga dapat mempercepat penyaluran pupuk distribusi.
“Saya sebagai Gubernur hanya regulator menunggu hasil rekomendasi dari hasil rapat dengan semua komponen, ada kios, ada agen, ada produsen, bahkan ada jajaran pertanian baik provinsi ataupun kabupaten/kota,” kata Deru.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sumsel R. Bambang Pramono mengatakan dengan rapat tersebut, pihaknya mendengar apa-apa menjadi usul para petani.
“Jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota ini harus berperilaku aktif menjemput bola agar target terserap abis,” ujarnya.
Ia menjelaskan keluhan dari para petani saat mengambil pupuk subsidi adalah ada gangguan koneksi internet saat mengakses aplikasi e-Alokasi pada saat menebus pupuk tersebut.
“Namun, hal ini sudah kami antisipasi, dengan cara menggunakan kartu tani. Tidak hanya kartu tani, tetapi juga bisa menggunakan KTP, dan KK untuk melakukan penebusan, jadi tidak ada kendala lagi,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pertanian Sumsel, realisasi alokasi pupuk urea itu mencapai 80 ribu ton atau 54 persen dari target sebanyak 154 ribu ton. Sedangkan pupuk NPK itu mencapai 82 ribu ton atau 48 persen dari target sebanyak 170 ribu ton.
sumber : antarasumsel.com
Leave a Reply