Jakarta – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan mengajak seluruh lintas kementerian dan lembaga terkait untuk mengunci afirmasi anggaran khusus bagi program perempuan dan anak di tingkat daerah.
Dalam diskusi Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas kementerian di Jakarta, Selasa, Veronica menilai afirmasi tersebut penting agar perlindungan dan pemberdayaan perempuan tak bergantung pada inisiatif kepala daerah semata.
“Kalau tidak dikunci afirmatif, pejabat daerah bisa saja memilih untuk tidak melakukan apapun karena tidak ada porsinya bagi perempuan dan anak,” kata dia.
Menurut dia, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dana desa sering kali habis untuk pembangunan fisik seperti jalan atau pangan, sementara porsi untuk perempuan dan anak menjadi grey area tanpa kejelasan.
Ia mencontohkan sejumlah desa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang masih minim fasilitas untuk pembinaan perempuan, seperti rumah aman dan ruang belajar anak.
Untuk itu Kementerian PPPA mendorong setiap daerah menetapkan minimal 20 persen anggaran afirmatif perempuan dan anak dalam program desa, sekaligus mendapatkan intervensi strategis dari kementerian dan lembaga terkait.
Adapun kementerian dan lembaga yang bersinggungan langsung dengan program PUG, antara lain Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara (Kemenpan-RB), Kementerian Keuangan, Kementerian UMKM, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Desa, Bappenas, dan BPKP.
Kita tidak bisa hanya terus datang ketika kasus sudah terjadi. Pencegahan harus dibangun lewat sistem yang dikunci dalam perencanaan dan anggaran,” ujarnya.
Wamen Veronica menegaskan, pengarusutamaan gender bukan hanya slogan, tetapi instrumen kerja yang memastikan akses dan keberlanjutan pembangunan bagi setengah populasi Indonesia yang terdiri dari perempuan.
sumber : antarasumsel.com
Leave a Reply