Segera Tetapkan Bupati/Wabup Terpilih

OKU – KPU OKU akan segera menetapkan Bupati dan Wakil Bupati OKU terpilih setelah menerima salinan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Alhamdulilah hakim MK pada  keputusan sela menolak semua dalil yang diajukan pemohon pada Sidang  Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),” ucap Ketua KPU OKU Naning Wijaya, kemarin (16/02).

Ditambahkan Naning, jika salinan putusan MK bisa diambil, maka 17 Februari KPU akan menetapkan pasangan Drs H Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar SH MM sebagai pasangan terpilih Pilkada OKU. “Namun jika Selasa salinan baru bisa diambil, maka penetapan pasangan terpilih akan dilaksanakan pada 18 Februari,” terang Naning.

Penetapan ini, lanjut Naning, diserahkan kepada DPRD OKU untuk menjadi dasar penetapan Bupati dan Wakil Bupati OKU terpilih oleh DPRD. “Sejak awal, kita optimis akan memenangkan gugatan pilkada di MK,” imbuh Naning.

Sidang sengketa Pilkada dengan Perkara Nomor 08/PHP.BUP-XIX/2021 di Lantai IV Gedung 1 MK, Jl Medan Merdeka Barat nomor 6-7 Jakarta dengan agenda pembacaan putusan selah PHPU dipimpin Hakim Konstitusi Prof Dr Arief Hidayat SH MS, Prof Dr Saldi Isra SH MPA, Dr Manahan MP Sitompul SH M.Hum  lengkap dengan 9 hakim konstitusi dengan  Panitera Muhidin SH M.Hum.

Hadir pemohon dari Pemantau Pemilu yang diwakili Frengki Hidayatullah SH dan Muhammad Sigit Muhaimin SH. Kemudian dari KPU OKU dihadiri Ketua KPU OKU Naning Wijaya ST, beserta anggota KPU OKU didampingi  kuasa hukum termohon Syafuan Rifaldi SH.

Kemudian dari Bawaslu Kabupaten OKU hadir Ketua Bawaslu OKU Dewantara Jaya SP,  Anggi Yumarta (Kordiv HPP dan Penyelesaian Sengketa)  dan Yeyen Andrizal (Koordiv  Humas dan Hubal) didampingi Kuasa Hukum Hendra Wijaya SH. Hadir juga  kuasa hukum pihak pasangan Drs H Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar SH dihadiri Turiman SH dan Syaiful Mizan SH.

MK menolak gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara sengketa Pilkada OKU. Putusan MK tersebut dibacakan dalam sidang putusan yang dibacakan dalam sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang disiarkan live via youtube MK RI, Senin (15/2) sore.

“Dalam pokok perkara Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima” demikian bunyi putusan majelis 9 hakim konstitusi yang dipimpin Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota.

Dalam eksepsi amar putusan majelis hakim menyatakan, menyatakan Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum kemudian menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Ketua Bawaslu OKU, Dewantara Jaya SP melalui Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu OKU, Anggi Yumarta yang hadir langsung di MK menjelaskan bahwa MK telah memberikan putusan yang adil bagi kehidupan demokrasi di OKU. “Terlepas dari berbagai macam dinamika permasalahan selama pelaksanaan proses Pilkada di Kabupaten OKU Alhamdulillah MK RI telah memberikan putusan yang adil bagi kehidupan demokratisasi diwilayah Kabupaten OKU,” ucap Anggi.

 

Sumber : Okes.co.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*