Pemerintah Sebut 10 Juta Penduduk Nekat Mudik

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memperkirakan akan ada sekitar 10 juta penduduk yang nekat mudik lebaran meski telah dilarang pemerintah.

“Jadi angka pemudik kita itu antara 73 sampai 83 juta itu kalau seandainya dilepas tidak ada larangan, itu akan ada 73 juta orang bermudik ya dan kalau dilarang itu potensinya masih sekitar 13 persen, maksud saya jadi masih 13 persen dari total itu, jadi sekitar ya mungkin sekitar hampir 10 jutaan,” kata Muhadjir saat memberi sambutan dalam acara Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi yang disiarkan langsung melalui YouTube BPKN, dikutip Rabu (21/4/2021).

Muhadjir mengatakan, angka 10 juta ini memang tergolong kecil. Namun bukan berarti bisa disepelekan, angka ini kata dia bahkan hampir setara dengan jumlah penduduk di Singapura.

Pemerintah pun kata Muhadjir terus berupaya menekan angka pemudik yang tetap bandel pulang kampung meski telah dilakukan pelarangan. Sebab kata dia berapa pun jumlahnya potensi angka tersebut bisa berakibat pada jumlah kasus positif covid-19 yang tengah berusaha ditekan pemerintah.

“Itu cukup heboh itu cukup semrawut karena itu berarti dua kali lipat dari penduduk Singapura jadi kelihatannya 10 juta (sedikit) tapi itu sudah dua kali lipat dari penduduk Singapura dan sekarang pemerintah memang berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak patuh melaksanakan aturan mudik itu,” kata dia.

Pemerintah telah memutuskan untuk melarang aktivitas mudik lebaran tahun 2021. Hal itu berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga terkait di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (26/03/2021).

Menko PMK menyebutkan larangan mudik lebaran tahun ini akan diberlakukan tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seperti yang terjadi sebelumnya yakni pada beberapa kali masa libur panjang, termasuk saat libur Natal dan Tahun Baru 2020.

“Sesuai arahan Bapak Presiden dan hasil keputusan rapat koordinasi tingkat menteri maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan,” ujarnya dalam keterangan pers yang digelar secara daring usai rakor.

 

sumber : RRI.co.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*