Irjen Napoleon dan Brigjen Prasetijo Divonis Hari Ini, Kasus Korupsi Djoko Tjandra

ua jenderal polisi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, hari (Rabu, 10/03/2021),  dijadwalkan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Keduanya didakwa menerima suap terkait penghapusan “status buron” di Red-Notice Interpol nama  terpidana korupsi Djoko S Tjandra.

Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetyo Utomo, dijadwal menjalani sidang mulai pukul 10.00 WIB.

Kuasa hukum Prasetijo, Rolas Sitinjak, Rabu pagi mengonfirmasi bahwa agenda sidang hari ini mendengarkan vonis hakim.

Sebelumnya, jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Napoleon Bonaparte dengan pidana tigga tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut jaksa, dakwaan terhadap Napoleon terbukti bahwa yang bersangkutan telah menerima suap penghapusan red notice Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra.

Menurut dakwaan jaksa, Irjen Napoleon Bonaparte yang jua mantan Kapolres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menerima suap dari Djoko Tjandra sebesar 200 ribu dollar Singapura (setara Rp2.000.000 kurs Rp10.000 per dolar,  dan 370 ribu dolar AS atau sekitar Rp5 miliar..

Sementara itu, terdakwa dengan tuduhan yang sama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, dituntut 2,5 tahun penjara. Mantan Kepala Biro Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bareskrim Polri itu dituntut 2,5 tahun penjara karena menerima suap 100 ribu dolar AS dari Djoko Tjandra.

Menurut dakwaan jaksa, Prasetyo Utomo menerima suap melalui perantara Tommy Sumardi. Tujuan pemberian uang, agar nama Djoko Tjandra dihapus dari daftar DPO atau red notice Interpol.

Atas dua pertimbangan itu, Napoleon dianggap terbukti melanggar pasal 5 ayat(2) juncto pasal 5 ayat(1) huruf-a atau b Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

Sementara Brigjen Prasetyo Utomo menurut jaksa, terbukti menerima suap penghapusan red notice Interpol untuk Djoko Tjandra. Prasetyo menerima uang 100.000 dolar AS atau sekitar Rp1,4 miliar (kurs Rp1.400 per dolar AS) dari Djoko Tjandra yang diterima melalui perantara Tommy Sumardi.

Menurut jaksa, uang suap itu diberikan dalam dua kali kesempatan. Yakni pada 27 April 2020, Tommy memberikan 50.000 dolar AS di Gedung TNCC Polri. Kemudian, Tommy menyerahkan 50.000 dolar AS ke Prasetijo di sekitar Kantor Mabes Polri pada tangal 7 Mei 2020.

Atas perbuatan itu, Prasetyo Utomo didakwa melanggar pasal 5 ayat(2) juncto pasal 5 ayat(1) huruf-a atau huruf-b UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan/atau pasal 11  atau pasal 12 huruf-a atau huruf-b UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

 

 

Sumber : Tribunnews.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*