Anies Baswedan Desak Kapolda Pajang Wajah Pelaku Kejahatan Ini, Gubernur DKI: Penjahat Kemanusiaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampak marah besar dengan aksi kejahatan importasi tabung oksigen.

Anies Baswedan bahkan meminta Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran untuk memajang wajah para pelaku tersebut.

Diketahui, tabung oksigen menjadi kebutuhan krusial di masa melonjaknya pandemi Covid-19.

Anies Baswedan pun menyebut para pelaku tersebut sebagai penjahat kemanusiaan.

Diketahui, tabung oksigen hasil sitaan Polda Metro Jaya tersebut akhirnya didistribusikan ke fasiltas kesehatan di Jakarta.

Jakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan lonjakan kasus Covid-19 cukup tinggi.

Dilaporkan, kasus aktif Covid-19 di Jakarta kini menurun di angka 29 ribu kasus.

Sebelumnya, kasus aktif Covid-19 di Jakarta pecah rekor di atas 100 ribu kasus.

Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecam oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satunya adalah pelaku kejahatan terkait kasus importir tabung oksigen dan modus memalsukan jenis barang.

Anies Baswedan bahkan menyebut oknum-oknum tersebut sebagai penjahat kemanusiaan.

“Ini adalah penjahat kemanusiaan, orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara-cara illegal di tengah orang-orang membutuhkan,” kata Anies Baswedan dilansir dari Kompas TV, Selasa (27/7/2021).

Oleh karena itu, Anies Baswedan tak keberatan jika polisi mempublikasikan wajah oknum-oknum yang mencari keuntungan di tengah pandemi Covid-19.

Permintaan tersebut langsung disampaikan di hadapan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

“Kalau perlu ini pelaku dipampangkan Pak Kapolda.

“Kalau perlu ini pelaku dipampangkan Pak Kapolda.

Biar mereka sadar, bahwa tindakan ini memalukan anak cucu nanti,” ujar Anies Baswedan.

“Kalau petugas medis, petugas keamanan menjadi kebanggaan bagi keluarganya.

Tapi, penyelundup-penyelundup ini memalukan bukan bagi keluarganya tapi bagi kita semua,” lanjutnya.

Seperti diketahui, sebanyak 138 tabung oksigen diserahkan polisi ke Pemprov DKI Jakarta.

Tabung oksigen tersebut berasal dari sitaan barang bukti pengungkapan kasus importasi dengan modus memalsukan jenis barang oleh Polres Metro Jakarta Pusat.

Dari 166 tabung oksigen yang disita, sebanyak 138 tabung oksigen telah dinyatakan layak untuk digunakan di fasilitas kesehatan, berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan.

Melalui lelang yang dilakukan, BNI bersedia membayar ratusan tabung oksigen berukuran satu meter kubik tersebut untuk selanjutnya disumbangkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI akan segera menyalurkan 138 tabung oksigen itu ke Puskesmas di Ibu Kota.

Anies Baswedan menjelaskan, sebagian besar rumah sakit di Jakarta sudah menggunakan tabung oksigen dengan instalasi permanen.

Oleh karenanya, ratusan tabung oksigen tersebut akan dimanfaatkan di tempat fasilitas kesehatan yang memiliki instalasi oksigen non permanen, seperti di Puskesmas.

Melalui lelang yang dilakukan, BNI bersedia membayar ratusan tabung oksigen berukuran satu meter kubik tersebut untuk selanjutnya disumbangkan ke Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI akan segera menyalurkan 138 tabung oksigen itu ke Puskesmas di Ibu Kota.

Anies Baswedan menjelaskan, sebagian besar rumah sakit di Jakarta sudah menggunakan tabung oksigen dengan instalasi permanen.

Oleh karenanya, ratusan tabung oksigen tersebut akan dimanfaatkan di tempat fasilitas kesehatan yang memiliki instalasi oksigen non permanen, seperti di Puskesmas.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan mendatangi perusahaan salah satunya bernama PT Equity Life Indonesia.

Seketika, orang nomor 1 di Jakarta ini emosi melihat banyaknya karyawan yang masih WFO.

“Kenapa dilanggar? Kenapa aturannya dilanggar?” tanya Anies kepada seorang pria berbaju batik.

Tak langsung menjawab, pria tersebut hanya diam sambil menunduk.

Anies lalu mempertanyakan soal kebijakan perusahaan ke karyawannya di kantor.

“Mereka (karyawan yang masuk) ikut aturan perusahaan bukan? Perusahaannya menyuruh masuk?,” tanya Anies.

Pria itu menjawab hanya 25% karyawan yang masuk.

Ketika mendengar hal itu, Anies langsung menegur si pria dan memintanya mengikuti aturan PPKM Darurat.

“Setiap hari kita nguburin orang pak, bapak ambil tanggung jawab. Semua buntung pak, enggak yang untung,” ucapnya.

Anies tampak makin geram ketika melihat ada wanita sedang hamil di antara karyawan yang bekerja.

Pasalnya, hal ini bisa membahayakan wanita dan calon bayi di dalam kandungannya.

“Apalagi ibu hamil masuk,” tutur Anies sambil menunjuk ke arah karyawan.

“Ibu hamil kalau kena covid mau melahirkan itu paling susah. Pagi ini kami terima ibu hamil meninggal, kenapa? Melahirkan, covid,” sambungnya.

Perusahaan yang melanggar aturan WFH itu pun langsung ditutup Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya.

Anies sendiri kemudian yang menempel stiker penyegelan kantor-kantor di Sudirman Sahid Center yang melanggar aturan.

Sementara itu melalui sebuah video di feed Instagramnya, Anies menyayangkan hal tersebut terjadi.

Terlebih, orang-orang yang melanggar tersebut merupakan sosok berpendidikan.

“Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama, kantor-kantor di gedung pencakar langit di Jakarta di lantai 43 semuanya adalah orang terdidik,”

“Kantornya bukan kantor yang essensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Bukan saja melanggar peraturan, tapi tidak memikirkan keselamatan, ada ibu hamil juga tetap bekerja,” tutur Gubernur Anies.

Anies mengaku menegur manajer HRD di perusahaan tersebut yang merupakan seorang wanita.

Anies menyayangkan sikap dari wanita tersebut yang tak memedulikan keselamatan karyawannya yang sedang hamil.

“Saya tegur manajer HRD nya, seorang ibu jadi manajer HRD harusnya dia lebih sensitif lindungin perempuan, lindungin ibu hamil,”

“Tidak seharusnya berangkat bekerja (ibu hamil) kalau terpapar komplikasinya tinggi,” sambungnya.

Dikatakan Gubernur Anies, perusahaan tersebut bukan hanya melanggar peraturan yang dibuat, tetapi pelanggaran tanggung jawab kemanusiaan.

Untuk itu, Anies menghimbau kepada karyawan yang perusahaannya belum melakukan WFH padahal bagian dari sektor nonessensial agar melapor ke aplikasi yang sudah disediakan. (*)

 

sumber : Tribunnews.com

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*