Anggota DPRD Tolak Plh Bupati OKU, Ini Alasannya

Baturaja – Anggota dewan dari delapan Fraksi di DPRD OKU menolak keputusan Gubernur Sumsel menunjuk Edward Chandra menjadi Plh Bupati OKU.

Para wakil rakyat menilai, gubernur menabrak aturan Mendagri yang menjelaskan bahwa Plh bupati haruslah sekretaris daerah. Para anggota DPRR ini sepakat menandatangani kesepakatan yang menolak karena menilai keputusan gubernur menyalahi aturan. Surat tersebut akan dilayangkan kepada Gubernur Sumsel dan Mendagri untuk meminta penjelasan terkait penunjukkan Plh Bupati OKU.

“Kita bukan ada unsur politis, ini bicara aturan, jelas jelas dalam aturan itu sekda yang wajib menjadi plh, ini gubernur malah menunjuk orang luar,” ujar Mirza Gumay, salah satu anggota DPRD OKU, Selasa (9/3/2021).

Dikatakan Mirza, ada tiga poin permintaan pihaknya, di antarnaya meminta gubernur mengungat ketentuan Pasal 65 UU 23 Tahun 2014 bahwa sekda sebagai Plh Bupati. “Kami akan tembuskan ini ke gubernur dan Kemendagri,” katanya. Para anggota DPRR OKU beranggapan jika yang sepatutnya dan sudah tertera dalam pedoman aturan sekretaris daerah yang menjadi Plh untuk daerah, yang tahu persis dengan keadaan kabupaten.

Sementara Wakil Ketua DPRD OKU Yudi Purna menyayangkan keputusan Gubernur Sumsel.  Dikatakanya anggota DPRD OKU mempunyai pandangan tersendiri terkait pedoman aturan terkait Plh Bupati OKU. Karena itu, wajar-wajar saja anggota DPRD meminta kepada gubernur untuk memperbaiki atau menerapkan aturan penunjukan Plh bupati. “Tegas kami menolah Plh ini sekarang kita bicara aturan tida ada unsur politis, kami harap ini jadi pertimbangan gubernur,” kata Yudi.

Sumber : sumsel.inews.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*