Vaksin dari China Belum Dipastikan Halal

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa adanya vaksin yang disiapkan oleh tiga produsen vaksin Covid-19 yang berasal dari negeri China, belum dapat dipastikan kehalalannya sebelum disuntikan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim.

“Saat ini belum bisa jawab apakah halal atau tidak karena prosesnya belum berjalan, kita masih nunggu hasil pemeriksan,” kata Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Fatwa Indonesia (LPPOM MUI), Muti Arintawati, dalam konferensi pers terkait ‘Update Kesiapan Vaksin Covid-19’ yang digelar secara daring, Jakarta (19/10/2020).

Untuk itu Ia menjelaskan bahwa hingga kini, MUI masih menunggu hasil laporan yang diberikan timnya yang berangkat ke China bersama pihak pemerintah Indonesia untuk meninjau secara langsung proses produksi vaksin tersebut.

Diungkapkannya, jika hasil penelitian halal atau tidaknya vaksin itu telah keluar, maka nantinya laporan tersebut akan diserahkan ke Komisi Fatwa MUI sebagai dasar pertimbangan syarat dan acuan bagi industri vaksin di Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 secara mandiri.

“Hasilnya akan di bawa dan dirapatkan kemudian hasilnya akan disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI,” ungkap Muti.

“Kita masih menunggu hasil dari tim, setelah hasilnya keluar kemudian bisa ditimbang dan dinilai apakah memang semua persyaratan bisa diikuti dengan baik dari industri vaksin,” lanjutnya lagi.

Ia menjabarkan bahwa untuk memastikan vaksin Covid-19 aman dan terbebas dari zat-zat yang mengandung unsur kategori haram, perlu dilakukan pengujian sertifikasi halal.

Setidaknya jelas Muti Arintawati, terdapat tiga syarat penting dalam pelaksanaan sertifikasiĀ halal vaksinĀ Covid-19.

Pertama traceability atau ketertelusuran. Dimana dalam proses persyaratan ini bertujuan untuk mengetahui produk yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan yang halal atau tidak.

Kedua, yakni harus ada jaminan kehalalan atau sistem jaminan halal. Contohnha yakni merinci secara detail penggunaan bahan vaksin yang halal dalam proses produksinya dan menggunakan fasilitas halal atau tidak.

Dan untuk proses persyaratan terakhir, ialah otentikasi melalui uji laboratorium (lab). Pada proses uji lab ini, bertujuan untuk memastikan tidak ada kontaminan, sehingga bahan produk yang disertifikasi halal itu betul-betul bisa dipastikan kehalalannya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto membeberkan bahwa terdapat tida produsen vaksin asal ‘Negeri Tirai Bambu’ yang telah memberikan komitmen menyanggupi pengadaan vaksin untuk Indonesia.

“Dari kunjungan kita ke China, pertama vaksin yang di produksi Sinovac. Kemudian kedua kita bertemu dengan Sinopharm (G24), kemudian CanSino,” beber Yuri sapaan akrab Dirjen P2P Kemenkes.

Lebih lanjut Ia menyatakan bahwa untuk produsen vaksin Sinovac, akan mengirimkan 3 juta dosis vaksin. itu dalam dua tahap, terbagi 1,5 juta pada November, dan 1,5 juta dosis pada Desember.

Untuk vaksin dari Sinopharm (G24) dibeberkan Yuri, akan mengirim sebanyak 15 juta dosis vaksin. Sementara untuk vaksin yang dikirimkan perusahaan penyedia vaksin Covid-19 CanSino, akan mengirimkan vaksin ke Indonesia sebanyak 100 ribu dosis.

Melihat akan jumlah vaksin yang akan diterima Indonesia itu, Yuri meyakini bahwa upaya kepastian pemerintah untuk melakukan vaksinasi Covid-19 pada bulan November hingga Desember kepada 9,1 juta orang, akan terpenuhi.

“Sehingga jika ditotal pada November-Desember kita sudah mendapat kepastian, ketersediaan vaksinasi untuk digunakan kepada 9,1 jt orang,” tukas Achmad Yurianto.

 

SUMBER : RRI.CO.ID

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*