Saat COVID-19, Penegakan Hukum Jangan Timbulkan Ketegangan Sosial

Jakarta : Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengingatkan, dalam menjalankan proses penegakan hukum, pihak kepolisian tak boleh berbuat sewenang-wenang. Hal itu agar tidak menimbulkan ketegangan sosial di tengah pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19.

“Saya mengingatkan jajaran Polri agar kerja-kerja penegakan hukum yang menjadi kewenangan Polri tidak melanggar prinsip due process of law, yakni jelas dasar aturannya dan prosedurnya dilakukan dengan benar,” katanya, Senin (6/4/2020).

Mereka harus mengedepankan upaya preventif dalam melakukan tindakan hukum, termasuk terhadap ujaran kebencian, dan hoaks terkait COVID-19 melalui media sosial. Hal itu sesuai prinsip “due procee of law” juga sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015.

“Surat Edaran Kapolri No. 6 Tahun 2015 yang isinya meminta agar jajaran Polri melakukan langkah-langkah preventif terlebih dahulu dalam menghadapi kasus-kasus ujaran kebencian dan penyebaran hoaks sebelum melakukan proses hukum. SE Kaplori tersebut (harus) diterapkan secara baik oleh Polri untuk menghindarkan kesan bahwa Polri sewenang-wenang dalam penegakan hukum,” ujarnya mengingatkan.

Selanjutnya, Arsul juga menyoroti tentang keterangan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus terkait penangkapan terhadap 18 orang yang diduga melanggar melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/ atau Pasal 218 KUHP.

Terkait itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 tidak menetapkan bahwa pada wilayah di Indonesia diberlakukan PSBB. Penetapan PSBB hanya bisa dilakukan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

“Sampai saat ini Menkes belum menetapkan DKI Jakarta sebagai wilayah PSBB. Karenanya, yang bisa dilakukan oleh jajaran Polri adalah meminta orang yang berkerumun untuk bubar. Kalau mereka melawan atau mengabaikan baru bisa digunakan pasal KUHP tentang tidak mentaati perintah pejabat yang sah,” katanya memperingatkan.

Maka dari itu, Arsul pun meminta Polri mempelajari dengan lebih teliti lagi isi PP tersebut. Dimana menurut dia pada pokoknya PP tersebut hanya menjelaskan tentang tata cara Menteri Kesehatan menetapkan PSBB  berdasar Pasal 60 UU No. 6 tahun 2018. Demikian pula dg Permenkes No 9 tahun 2020 baru mengatur mekanisme bagaimana suatu wilayah bisa ditetapkan PSBB, belum menyatakan suatu wilayah sebagai wilayah PSBB.

“Saya berharap agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak malah menimbulkan ketegangan sosial baru ditengah-tengah warga masyarakat yang resah menghadapi makin menyebarkan wabah COVID-19,” pungkas Arsul yang juga Wakil Ketua MPR RI ini.

 

sumber : RRI.go.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*