PAN Minta Pemerintah Tunda Rencana Cabut Subsidi LPG 3 Kg

JAKARTA  – Partai Amanat Nasional ( PAN) mengkritik rencana pemerintah mencabut subsidi gas LPG 3 kilogram (kg) pada pertengahan 2020. Wasekjen PAN Saleh Daulay meminta pemerintah menunda rencana pencabutan subsidi itu. “Pemerintah diminta untuk tidak menaikkan gas LPG 3 kg dalam waktu dekat. Harus disadari bahwa roda perekonomian masyarakat menengah ke bawah sangat ditentukan dengan keberadaan gas LPG ini,” kata Saleh kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Ia mengatakan pemerintah tak bisa mengabaikan kepentingan perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Saleh mencontohkan para pedagang makanan keliling. “Para pedagang bakso keliling, nasi goreng, bubur, gorengan, makanan kecil, jajanan, makanan pasar, dan lain-lain sangat tergantung dengan gas LPG. Tentu sangat tidak bijaksana jika masyarakat kecil seperti ini diabaikan,” tuturnya. Menurutnya, rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg itu tentu akan menambah beban masyarakat.

Saleh pun sangsi program pengganti dengan sistem distribusi tepat sasaran LPG 3 kg akan optimal. Sebab, menurut Saleh, pemerintah tidak punya data akurat tentang masyarakat yang layak menerima subsidi. “Dalam praktiknya nanti, akan tetap ada kesulitan. Sebab, pemerintah sendiri dinilai tidak memiliki basis data yang akurat terkait lapisan masyarakat yang layak menerima subsidi,” ujar Saleh.
Wakil Ketua Komisi IX DPR itu pun menyinggung soal Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Saleh menilai pada praktiknya, PBI banyak salah sasaran. “Lihat saja data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Ada banyak masyarakat yang merasa berhak, tetapi tidak masuk dalam data PBI. Tetapi sebaliknya, ada masyarakat yang kelihatannya mampu dan bahkan ada yang mengaku mampu, tetap masuk dalam data PBI,” kata dia.

Seperti diketahui, pemerintah berencana mencabut subsidi LPG 3 kg pada pertengahan 2020. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tepat sasaran LPG 3 kg. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Djoko Siswanto beberapa hari yang lalu mengatakan, secara prinsip pemerintah dan DPR telah menyetujui sistem distribusi tertutup LPG 3 kg. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak. “Kita sudah melakukan persiapan bagaimana cara memberi (subsidi) langsungnya kepada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini juga, sekitar pertengahan tahun (2020) bisa kita laksanakan karena uji cobanya sudah dilaksanakan di berbagai tempat,” ujar Djoko di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

sumber : kompas.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*