ASN Dilarang Cuti Selama Darurat Corona

Jakarta : Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo melarang semua Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk cuti selama masa kedaruratan kesehatan wabah virus corona jenis baru atau COVID-19.

Larangan itu tertuang dalam dalam Surat Edaran (SE) Menpan RB dengan nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Pembatasan Bepergian Keluar Daerah dan/ atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam  Upaya Pencegahan COVID-19.

“Aparatur Sipil Negara tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19,” begitu perintah Menpan RB dalam surat yang dikutip pada Sabtu (11/4/2020).

Terkait itu, dimintanya pula agar semua pejabat berwenang untuk tidak mengizinkan jika ada ASN yang masih mencoba untuk meminta cuti.

“Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/ Lembaga/ Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Aparatur Sipil Negara,” tekannya.

Izin cuti hanya boleh diberikan kepada ASN yang hendak melahirkan, sakit, atau karena alasan penting lainnya.

“Dikecualikan dari hal yang disebutkan di atas dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil, dan cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,” urainya.

Perlu diketahui, demi mencegah COVID-19, Menpan RB juga melarang ASN dan keluarganya untuk bepergian ke luar daerah, bahkan mudik ke kampung halaman mereka masing-masing. ASN hanya boleh ke luar daerah jika dalam keadaan terpaksa. Itupun yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang atas delegasi dari pejabat pembina kepegawaian.

Adapun surat kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

“Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja,”. pungkas Tjahjo.

 

sumber : RRI.go.id

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*